BLT Kurang Tepat Sasaran?

Kompensasi BBM (KKB) atau kupon Bantuang Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah pada masyarakat miskin ternyata belum bisa direalisasikan dengan baik. Selain ada sebagian kepala daerah yang mengembalikan dengan alasan warganya menolak, ada pula warga yang mengadukan RT-nya karena tidak mendapatkan BLT.

Kupon BLT diberikan pada warga hanya untuk 7 bulan. Terbagi dua sesi, tahap pertama untuk tiga bulan dari Juni – Agustus, tahap kedua diperkirakan pada September - Desember mendatang. Dalam hal ini, warga yang menerima kupon BLT mendapatkan Rp 300 ribu, tahap berikutnya sebesar Rp 400 ribu. Pencairan BLT bisa dilakukan di 37 kantor pos yang tersebar di Jakarta Barat.

Seperti yang dilansir dari situs resmi humas walikota Jakarta Barat, Kasubag Kesos Bagian Administrasi Kesejahteraan (Kesmas) Jakarta Barat, Elly Suryani, menuturkan, warga Jakarta Barat yang mendapat kartu BLT sebanyak 30.320 RTS (Rumah Tangga Sasaran).

Rinciannya, Kecamatan Kembangan 1.646, Kebon Jeruk 2.361, Palmerah 1.908, Grogol Petamburan 2.017, Tambora 6.310, Tamansari 4.095, Cengkareng 6.340, dan Kalideres 5.643 RTS. ”Data tersebut berdasarkan data hasil survei BPS tahun 2005,” jelasnya.

Sementara itu, H Hendra, Wakil Camat Kebon Jeruk, mengatakan seluruh kartu BLT sudah diberikan pada warga penerima di wilayahnya, Rabu (21/5) lalu. Jumlah kartu BLT di Kecamatan Kebon Jeruk sebanyak 2.361. Dari jumlah tersebut, kartu BLT yang dibagikan sebanyak 2.312 kartu.

”Sisanya sebanyak 49 kartu BLT dikembalikan ke kantor pos setempat, karena warga penerima sudah meninggal dunia, alamatnya tidak dikenal dan sudah pindah,” jelasnya.
Ditambahkannya, pelaksanaan pembagian yang melibatkan pihak kecamatan, lurah, RW/RT dan petugas kantor pos berjalan lancar. Pembagian dimulai pukul 15.00 hingga 17.30. Diakui, memang ada warganya yang mengeluh karena tidak dapat kartu BLT.

Menanggapi keluhan tersebut ia menjelaskan bahwa pendataan warga penerima kartu BLT dilakukan langsung petugas BPS, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Namun, kita berikan pengertian pada mereka agar tetap berkoordinasi dengan RW/RT.
Sehingga jika nanti ada pemutakhiran data bisa dimasukan sebagai penerima BLT. Tapi, tentunya yang benar-benar memenuhi kriteria penerima BLT. Dan syukur, mereka mengerti.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Kantor Pos Kebon Jeruk, Achmad Suryana. Menurut dia, pihaknya telah siap mencairkan BLT. Persiapannya antara lain memasang tenda, menyediakan kursi dan mendahulukan orang tua/renta.

”Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Muspiko termasuk pengaturan lalu lintas untuk kelancaran pencairan BLT,” ujarnya.

Pihaknya menjamin pelayanan lainnya tetap berjalan. ”Pegawai kami 8 orang, jika merasa kurang, Kantor Pos Pusat Jakarta Barat siap mendatangkan tenaga tambahan,” sambungnya.

Kurang Valid
Pembagian kartu BLT terbilang masih sangat kurang valid. Hal ini dikarenakan data yang digunakan masih data tahun 2005 lalu. Hal ini diungkapkan Kardi, Warga Meruya Selatan yang merasa kecewa akibat tidak mendapatkan BLT.

Menurutnya, ini benar-benar tidak adil. Selain data yang digunakan tidak benar, pembagian BLT terasa sangat tidak merata. “Saya yang terbilang kurang mampu tidak dapat. Tapi kenapa ada seorang warga yang jelas-jelas mempunyai kontrakan banyak bisa dapat BLT. Bukankah ini jelas salah?” ungkap Kardi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Subur, Warga Duri Kosambi, menurutnya dana BLT hanya berlaku bagi mereka yang dekat dengan RT atau RW setempat. Ini bisa tercermin di wilayah ini. Hampir semua warga yang notabena adalah famili atau konco RT dan RW setempat, bisa mendapatkan BLT.

“Padahal, ada warga yang jelas-jelas kurang mampu malah tidak dapat. Ini benar-benar harus dikaji ulang. Dalam hal ini, pemerintah harus mendata ulang para warga yang miskin dan berhak mendapatkan BLT,” cetusnya.

Ketidaksesuaian data RTS penerima BLT di lapangan sangat mungkin terjadi. Karena menggunakan data verifikasi 2005, jumlah RTS bisa jadi jauh lebih banyak daripada data yang dimiliki pemerintah. Namun, pemerintah belum punya rencana menambah dana kompensasi BBM jika terjadi kekurangan dana BLT di lapangan.

Sementara itu, kelemahan pelaksanaan program kompensasi kenaikan harga BBM dibeberkan tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kelemahan-kelemahan itu, antara lain, banyak warga miskin yang tidak terdaftar, distribusi kartu BLT tidak merata, kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan cabang PT Pos Indonesia di daerah, jumlah BLT yang dinilai terlalu kecil, dan konflik sosial akibat program tersebut.

Hasil penelitian tim peneliti LIPI menunjukkan banyak warga miskin yang belum menerima BLT pada tahap pertama pembagian BLT 2008. Mereka belum terdata sebagai penerima BLT. Penyebabnya adalah lemahnya metodologi dalam validasi data penerima BLT.

Bicara soal penyaluran dana BLT, selain di Kecamatan Jatinegara, kupon BLT di Kecamatan Kembangan juga ada yang dikembalikan.

Camat Kembangan, Sjaiful Bachri menuturkan, jatah kupon BLT sebanyak 6.016 untuk wilayahnya sudah dibagikan. Namun hanya sebanyak 6.005 yang diterima warga. Sedangkan 11 kupon lainnya dikembalikan dengan beberapa alasan. Di antaranya pindah tempat tinggal, meninggal, dan alamat tidak dikenal.

“Saat ini, pembagian kupon BLT untuk masyarakat miskin di Jakarta Barat sudah selesai dibagikan. Begitu juga dengan Kecamatan Kembangan yang terdiri dari 6 kelurahan,” kata Sjaiful.